Ilustrasi Farmasi
LAPENMI.ID - Masalah stunting masih menjadi masalah gizi serius di wilayah Indonesia khususnya daerah Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya.
Mengatasi hal tersebut, Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya bersama Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Papua Barat menggelar Focus Group Discussion (FGD).
Focus Group Discussion (FGD) berlangsung di Hotel Vega Sorong, Kamis (20/6/2024).
Baca Juga: Daftar Kampus Farmasi di Makassar
Kegiatan ini, melibatkan berbagai pihak dari lintas sektoral di wilayah Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya.
Secara khusus FGD ini, juga membahas Program Sedian Farmasi dan Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan wilayah Papua Barat dan Papua Barat daya (PBD).
Kepala BPOM Papua Barat Agustince Werimon, S.Farm., Apt dalam pernyataannya menyebutkan FGD ini merupakan salah satu indikator kinerja dari UPT Badan POM.
Dalam rangka percepatan penanganan stunting, SK Tim Pengawasan Obat dan Makanan serta Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Pengawasan Obat dan Makanan di tingkat kabupaten.
Baca Juga: Program Pengabdian Masyarakat LAPENMI
“Dan kemudian dari kegiatan ini akan ada rekomendasi terhadap ketiga aspek yang kita angkat untuk bisa kita laksanakan bersama-sama,” urainya kepada awak media.
Agustince Werimon menambahkan, dalam memaksimalkan ketiga aspek dimaksud tentunya dibutuhkan kerja sama lintas sektor.
“Memang Badan POM mempunyai peran di situ tetapi kami butuh kerjasama semua lintas sektor,” imbuhnya.
Agustince berharap melalui kegiatan ini akan ada rekomendasi yang akan dikawal, dimonitor dan kemudian dievaluasi agar target outputnya tercapai.
Seperti, penanganan stunting dapat terlaksana dengan baik dimana harus ada penurunan.
“Walaupun tugas dan kewenangan utamanya ada di BKKBN, tetapi Badan POM ikut berpartisipasi terkait dengan komunikasi, informasi dan edukasi. Karena kami juga menguji pangan-pangan fortifikasi untuk penanganan stunting,” urainya.
Kemudian, lanjut Agustince, harus ada SK Tim Pengawasan Obat dan Makanan karena saat ini yang ada baru di Kabupaten Manokwari.
“Kami berharap dengan adanya kegiatan ini, semua kabupaten dan kota di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya bisa mengupayakan adanya SK Tim Pengawasan Obat dan Makanan,” imbuhnya.
Selanjutnya, pihaknya juga berharap Dinas Kesehatan yang di dua provinsi ini bisa mendapatkan DAK nonfisik pengawasan obat dan makanan.
“Karena saat ini yang mendapatkan itu baru Manokwari, Teluk Wondama, Kota Sorong serta Raja Ampat. Daerah lainnya belum mendapatkan DAK dimaksud,” bebernya.
Agustince berharap tahun depan, seluruh kabupaten kota di Papua Barat dan PBD sudah mendapatkan DAK nonfisik tersebut.
“Sedangkan SK Tim Pengawasan Obat dan Makanan sudah diperoleh tahun ini,” pungkasnya.
Peran PAFI Dalam Pembangunan Kesehatan Masyarakat
Salah satu organisasi yang memiliki komitmen dalam pembangunan kesehatan masyarakat adalah Persatuan Ahli Farmasi Indonesia (PAFI).
PAFI menghimpun tenaga Farmasi dan terbentuk di berbagai daerah di seluruh Indonesia.
Di wilayah Provinsi Papua, juga sudah terbentuk organisasi Farmasi ini.
Dalam penelusuran LAPENMI.ID, Kabupaten Keerom Provinsi Papua juga sudah terbentuk.
PAFI Keerom adalah cabang organisasi PAFI ditingkat daerah.
Keterlibatan seluruh elemen dalam pembangunan kesehatan masyarakat akan berdampak baik terhadap taraf hidup masyarakat.
(Advertorial)
0 Komentar