 |
| Pelantikan Bakornas LTMI 2025-2027 |
LAPENMI.ID - Pengurus Bakornas Lembaga Teknologi dan Media Informasi (Bakornas LTMI) Periode 2025-2027 resmi dilantik oleh PB HMI, di Aula Perpusnas RI, Jakarta, Sabtu (13/12/2025).
Pelantikan berlangsung khidmat dihadiri sejumlah kader HMI dari berbagai daerah, fungsionaris PB HMI, dan sejumlah undangan.
Diketahui, Pengurus Bakornas LTMI terdiri dari kader HMI yang berlatar belakang jurusan teknik serta kader yang memiliki minat dan konsentrasi di bidang teknologi.
Direktur Eksekutif LTMI PB HMI, Fatih Seida mengajak seluruh pengurus memperkuat peran strategis kader HMI dalam merespons tantangan transformasi digital nasional.
Fatih Seida, menegaskan bahwa dunia saat ini berada dalam dua kondisi besar yang memicu ketidakpastian global, yakni dinamika geopolitik internasional dan percepatan teknologi.
Menurutnya, perubahan tersebut menuntut kesiapan sumber daya manusia yang adaptif dan berdaya saing.
“Di tengah ketidakpastian global akibat geopolitik internasional dan percepatan teknologi, kader HMI khususnya yang berlatar belakang teknologi harus menjadi garda atau pilar dalam membangun Indonesia ke depan,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa pelantikan ini bukan sekadar pergantian kepengurusan, melainkan panggilan peran kader HMI sebagai kader umat dan kader bangsa dalam menyongsong masa depan Indonesia.
Sambutan Komisi I DPR RI Amelia Anggraini
Sementara itu, Amelia Anggraini, Anggota Komisi I DPR RI, menegaskan bahwa transformasi digital merupakan agenda nasional yang tidak dapat dipandang semata sebagai isu teknologi.
Ia menjelaskan bahwa kebijakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) mencakup berbagai aspek strategis, mulai dari perlindungan data dan keamanan informasi, penyiaran digital dan media sosial, ekonomi digital dan perpajakan, hingga inklusi digital serta pembangunan infrastruktur.
“Seluruh aspek tersebut saling terhubung dan berdampak langsung terhadap kedaulatan negara, kualitas demokrasi, serta keadilan sosial,” ungkap Amelia.
Ia menambahkan bahwa melalui fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran, Komisi I DPR RI berperan memastikan transformasi digital berjalan aman, adil, dan berpihak pada kepentingan nasional.
Namun, peran tersebut perlu dilengkapi dengan pengawalan publik, khususnya dari kalangan mahasiswa.
Menurut Amelia, mahasiswa tidak boleh ditempatkan hanya sebagai pengguna teknologi, melainkan sebagai aktor kunci dalam ekosistem digital nasional.
Mahasiswa memiliki peran strategis sebagai policy watcher dan policy translator, co-creator inovasi dan kebijakan, serta penjaga etika dan keadilan sosial di era digital.
Oleh karena itu, literasi teknologi harus dibarengi dengan literasi kebijakan dan etika.
Amelia juga mendorong terwujudnya kolaborasi konkret antara parlemen dan organisasi mahasiswa, seperti forum konsultasi kebijakan digital secara berkala.
Kemudian program Digital Policy Fellowship, serta kolaborasi riset dan data sharing, agar gagasan tidak berhenti di ruang diskusi, tetapi mampu masuk ke ruang-ruang pengambilan keputusan.
(***)
0 Komentar