 |
| Anggota DPD RI, Lia Istifhama |
LAPENMI.ID - Anggota DPD RI, Lia Istifhama menyampaikan perhatian serius terkait pemerataan akses pendidikan nasional. Senator Asal Jawa Timur ini, mengajak Badan Koordinasi Nasional Lembaga Pendidikan Mahasiswa Islam (Bakornas Lapenmi PB HMI) mengawal peningkatan mutu pendidikan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Hal tersebut, disampaikan Anggota DPD RI, Lia Istifhama saat menerima audiensi BAKORNAS LAPENMI PB HMI guna membahas penguatan kolaborasi strategis dalam mengawal berbagai isu pendidikan nasional, di Jakarta, Senin (29/6/2026).
Berbagai persoalan pendidikan menjadi fokus pembahasan, mulai dari pemerataan akses pendidikan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hingga pengembangan program pelatihan yang mampu menjawab tantangan pendidikan di wilayah-wilayah yang masih tertinggal.
Pentingnya Membangun Jaringan Lintas Sektor
Dalam sambutannya, Lia Istifhama atau yang akrab disapa Ning Lia menegaskan pentingnya membangun jejaring lintas sektor sebagai modal utama dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat.
Menurutnya, politik harus dimaknai sebagai ruang pengabdian yang melahirkan negarawan (statesman), bukan sekadar arena perebutan kekuasaan.
“Politik harus menjadi jalan pengabdian. Kita harus mampu merangkul banyak pihak untuk menghadirkan solusi bagi masyarakat. Saya berharap teman-teman HMI tidak berhenti membangun komunikasi dengan saya saja, tetapi juga memperluas jaringan dengan anggota DPR, DPD, maupun para pemangku kepentingan lainnya,” ujar Ning Lia.
Senator asal Jawa Timur tersebut juga mengapresiasi kontribusi kader HMI yang selama ini banyak berkiprah di parlemen.
Namun, ia mengingatkan bahwa dinamika politik ke depan akan semakin kompleks sehingga dibutuhkan strategi, kemampuan membaca perubahan zaman, serta penguatan kapasitas kader agar tetap mampu berkontribusi dalam proses perumusan kebijakan publik.
Selain itu, Ning Lia menilai membangun hubungan baik dengan berbagai pihak merupakan langkah penting dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat, termasuk memperluas akses pendidikan bagi mereka yang membutuhkan.
“Saya percaya tidak ada kekuasaan yang benar-benar mutlak. Yang terpenting adalah bagaimana kita membangun kepercayaan dan hubungan baik sehingga aspirasi masyarakat dapat diperjuangkan bersama,” tegasnya.
Pada kesempatan yang sama, Bakornas Lapenmi PB HMI memaparkan hasil kajian lapangan terkait berbagai persoalan pendidikan di sejumlah daerah pelosok Indonesia.
Perwakilan Bakornas Lapenmi PB HMI, Andi, mengungkapkan bahwa masih terdapat ketimpangan akses pendidikan yang cukup serius. Banyak pelajar memiliki semangat untuk melanjutkan pendidikan, namun terkendala keterbatasan akses, infrastruktur, serta distribusi bantuan pendidikan yang dinilai belum sepenuhnya tepat sasaran.
“Hasil riset kecil yang kami lakukan menunjukkan masih banyak pelajar di daerah terpencil yang ingin melanjutkan pendidikan, tetapi terbentur akses. Selain itu, kami juga menemukan adanya ketimpangan dalam penyaluran beasiswa, di mana ada pihak yang seharusnya tidak berhak justru memperoleh bantuan karena memiliki jejaring tertentu,” ungkap Andi.
Ia menambahkan, Bakornas Lapenmi PB HMI tengah menyiapkan sejumlah agenda strategis, di antaranya penyusunan Manifesto Pendidikan Nasional serta program Sekolah Anggaran yang akan mengkaji efektivitas dan formulasi alokasi anggaran pendidikan agar lebih tepat sasaran.
Melalui audiensi tersebut, kedua belah pihak sepakat memperkuat komunikasi dan membangun sinergi jangka panjang antara organisasi kemahasiswaan dan lembaga negara dalam mengawal kebijakan pendidikan yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berpihak kepada masyarakat.
Kolaborasi ini diharapkan mampu melahirkan berbagai rekomendasi kebijakan yang dapat memperluas akses pendidikan, meningkatkan kualitas pembelajaran, serta memperkuat pembangunan sumber daya manusia, khususnya di wilayah 3T, sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemerataan pendidikan di Indonesia.
(***)
0 Komentar