DPD RI Lia Istifhama Kerjasama Bakornas LAPENMI PB HMI Majukan Pendidikan Daerah Tertinggal

DPD RI  Lia Istifhama Kerjasama Bakornas LAPENMI PB HMI Majukan Pendidikan Daerah Tertinggal, di Jakarta (29/6/2026)

LAPENMI.ID
- Senator Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Lia Istifhama membehas sejumlah langkah kerjasama dengan Badan Koordinasi Nasional Lembaga Pendidikan Mahasiswa Islam (BAKORNAS LAPENMI) Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI), di Jakarta (29/6/2026).

LAPENMI HMI Kerjasama DPD RI

Penguatan kerjasama ini, sebagai penguatan komitmen kehadiran BAKORNAS LAPENMI PB HMI dalam pembangunan pendidikan nasional khususnya pada daerah tertinggal.

Komitmen yang sama juga ditunjukkan oleh  Anggota DPD RI, Lia Istifhama, membahas penguatan kolaborasi strategis untuk mengawal berbagai isu pendidikan nasional, khususnya peningkatan mutu pendidikan di daerah tertinggal.

Senator RI asal Provinsi Jawa Timur ini bersama BAKORNAS LAPENMI PB HMI membahas sejumlah hal strategis.

Diantaranya, pemerataan akses pendidikan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hingga pengembangan program pelatihan yang mampu menjawab tantangan pendidikan di wilayah-wilayah yang masih tertinggal.

Komitmen DPD RI Lia Istifhama Jalin Kerjasama Lintas Sektor Bangun Pendidikan

Dalam sambutannya, Lia Istifhama atau yang akrab disapa Ning Lia menekankan pentingnya membangun jejaring lintas sektor sebagai modal utama dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat. 

Menurutnya, politik harus dipahami sebagai ruang pengabdian yang melahirkan seorang negarawan (statesman), bukan sekadar arena perebutan kekuasaan.

"Politik harus menjadi jalan pengabdian. Kita harus mampu merangkul banyak pihak untuk menghadirkan solusi bagi masyarakat. Saya berharap teman-teman HMI tidak berhenti membangun komunikasi dengan saya saja, tetapi juga memperluas jaringan dengan anggota DPR, DPD, maupun pemangku kepentingan lainnya," ujar Ning Lia.

Senator asal Jawa Timur itu juga mengakui kontribusi besar kader HMI di parlemen. 

Namun, ia mengingatkan bahwa tantangan politik ke depan akan semakin kompleks sehingga diperlukan strategi, kemampuan membaca perubahan zaman.

Serta penguatan kapasitas kader agar tetap mampu berkontribusi dalam pengambilan kebijakan publik.

Ning Lia menegaskan, membangun hubungan baik dengan berbagai pihak merupakan bagian penting dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat, termasuk membantu memperluas akses pendidikan bagi masyarakat yang membutuhkan.

"Saya percaya tidak ada kekuasaan yang benar-benar mutlak. Yang terpenting adalah bagaimana kita membangun kepercayaan dan hubungan baik sehingga aspirasi masyarakat bisa diperjuangkan bersama," kata Ning Lia, yang juga keponakan Gubernur Jawa Timur Khofifah.

Kajian BAKORNAS LAPENMI HMI Dorong Pemerataan Akses Pendidikan

Dalam kesempatan tersebut, Bakornas Lapenmi PB HMI turut memaparkan hasil kajian lapangan mengenai berbagai persoalan pendidikan di sejumlah daerah pelosok Indonesia.

Perwakilan Bakornas Lapenmi PB HMI, Andi, menjelaskan bahwa ketimpangan akses pendidikan masih menjadi persoalan serius. 

Banyak pelajar memiliki semangat untuk melanjutkan pendidikan, namun terkendala keterbatasan akses serta distribusi bantuan pendidikan yang dinilai belum sepenuhnya tepat sasaran.

"Hasil riset kecil yang kami lakukan menunjukkan masih banyak pelajar di daerah terpencil yang ingin melanjutkan pendidikan, tetapi terbentur akses. Selain itu, kami juga menemukan adanya ketimpangan dalam penyaluran beasiswa, di mana ada pihak yang seharusnya tidak berhak justru memperoleh bantuan karena memiliki jejaring tertentu," ungkap Andi.

Ia menambahkan, Bakornas Lapenmi PB HMI telah menyiapkan sejumlah agenda lanjutan, di antaranya penyusunan Manifesto Pendidikan serta program Sekolah Anggaran yang akan mengkaji formulasi dan efektivitas alokasi anggaran pendidikan.

Melalui audiensi tersebut, kedua belah pihak sepakat memperkuat komunikasi jangka panjang sebagai bentuk sinergi antara organisasi kemahasiswaan dan lembaga negara dalam mengawal kebijakan pendidikan yang lebih inklusif dan berkeadilan.

"Kolaborasi ini diharapkan dapat melahirkan berbagai rekomendasi kebijakan yang mampu memperluas akses pendidikan, meningkatkan kualitas pembelajaran, serta memperkuat pembangunan sumber daya manusia, khususnya di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T)," katanya. (Red) 


0 Komentar