LAPENMI.ID — Badan Koordinasi Nasional Lembaga Pendidikan Mahasiswa Islam (Bakornas Lapemi) PB HMI mendorong evaluasi sistem pendidikan nasional.
Hal ini, sebagai respon capaian Indonesia dalam Programme for International Student Assessment (PISA) yang masih rendah.
 |
| Direktur Eksekutif LAPENMI PB HMI, Muhardi |
Direktur Eksekutif LAPENMI PB HMI, Muhardi menilai situasi ini, harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi dan pembenahan.
Pandangan tersebut disampaikan menyusul pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai kondisi pendidikan Indonesia.
Direktur Eksekutif Bakornas Lapemi PB HMI, Muhardi, mengatakan hasil PISA tidak semestinya hanya dilihat dari posisi Indonesia dalam peringkat internasional. Menurutnya, angka tersebut harus dibaca sebagai gambaran mengenai kualitas pembelajaran dan kemampuan dasar peserta didik.
“PISA harus menjadi alarm bagi pemerintah. Jangan berhenti pada persoalan angka dan ranking. Yang lebih penting adalah mengapa kemampuan literasi, numerasi, dan sains peserta didik kita masih rendah. Di situlah pemerintah harus melakukan evaluasi,” ujar Muhardi, Senin (10/8/2026).
Ia menilai rendahnya capaian siswa tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada peserta didik. Ada sejumlah faktor yang turut menentukan kualitas pendidikan, mulai dari kompetensi guru, metode pembelajaran, ketersediaan fasilitas, hingga kesenjangan kualitas pendidikan antarwilayah.
Selain itu, efektivitas kebijakan pemerintah dan pemanfaatan anggaran pendidikan juga perlu dievaluasi untuk memastikan investasi yang dilakukan benar-benar memberikan dampak terhadap hasil belajar.
“Kalau hasil belajar anak masih rendah, jangan hanya menyalahkan anak. Kita harus melihat sistemnya. Apakah guru sudah mendapatkan dukungan yang cukup? Apakah pembelajaran sudah mendorong anak berpikir kritis? Dan apakah anggaran pendidikan benar-benar berdampak terhadap kualitas belajar?” tegasnya.
Bakornas Lapemi PB HMI mendorong pemerintah tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur pendidikan dan digitalisasi sekolah. Peningkatan kualitas tenaga pendidik serta penguatan kemampuan dasar peserta didik dinilai harus menjadi agenda utama.
Muhardi juga meminta pemerintah memperkuat program literasi dan numerasi, terutama di wilayah yang masih menghadapi ketimpangan akses dan kualitas pendidikan. Evaluasi terhadap kebijakan pendidikan, menurut dia, juga perlu dilakukan berdasarkan capaian belajar siswa, bukan sekadar keberhasilan menjalankan program.
Di sisi lain, pemerintah dinilai membutuhkan peta jalan pendidikan nasional yang bersifat jangka panjang dan konsisten. Pergantian program maupun perubahan arah kebijakan tidak seharusnya membuat agenda peningkatan kualitas pendidikan kehilangan kesinambungan.
“Kita mengapresiasi keberanian Presiden mengakui persoalan kualitas pendidikan. Namun, pengakuan harus diikuti kebijakan yang terukur. Jangan sampai PISA hanya menjadi bahan pernyataan, tetapi tidak menjadi dasar reformasi pendidikan,” kata Muhardi.
Ia menambahkan, hasil PISA dapat menjadi salah satu sumber data dalam merumuskan kebijakan pendidikan. Dengan pendekatan berbasis data dan capaian belajar, pemerintah diharapkan tidak sekadar mengejar peningkatan posisi Indonesia dalam pemeringkatan global, tetapi mampu meningkatkan kemampuan nyata para peserta didik.
Bakornas Lapemi PB HMI, lanjut Muhardi, siap mengambil peran sebagai mitra kritis pemerintah dalam mengawal agenda pendidikan nasional. Peran tersebut dapat dilakukan melalui kajian, advokasi, pengawasan terhadap anggaran pendidikan, hingga penguatan gerakan literasi di masyarakat.
Menurut Muhardi, kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu penentu utama masa depan Indonesia. Karena itu, setiap investasi di sektor pendidikan harus diarahkan agar memberikan hasil nyata terhadap peningkatan kemampuan generasi muda.
“Indonesia Emas 2045 tidak cukup dibangun dengan pertumbuhan ekonomi. Kita harus membangun manusianya. Karena itu, membenahi pendidikan hari ini berarti sedang menentukan masa depan Indonesia,” pungkasnya.
0 Komentar