 |
| Ilustrasi - Antara Foto |
LAPENMI.ID – Eks Direktur LAPENMI PB HMI, Asran Siara mengapresiasi penegakan hukum era kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dengan membongkar praktik mark up yang selama ini kerap membayangi proyek pemerintah mulai diberantas secara tegas.
Asran Siara mendorong penegak hukum mengusut dugaan korupsi pengadaan perangkat digitalisasi pendidikan di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) era Menteri Nadiem Makarim.
Direktur Literatur Institut, Asran Siara, menyatakan apresiasinya atas langkah Presiden Prabowo yang berkomitmen menindak praktik korupsi. Menurutnya, tindakan tegas ini menjadi sinyal kuat bahwa dunia pendidikan harus bersih dari praktik menyimpang yang merugikan negara.
“Kasus Chromebook menunjukkan dugaan mark up hingga 100 persen. Laptop dengan harga pasar Rp3 juta dibeli Rp6 juta. Sementara pada pengadaan Interactive Flat Panel (IFP), layar dengan harga Rp150 juta dibeli hingga Rp260 juta,” ungkap Asran dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (19/9/2025).
Fakta Anggaran
Informasi yang dihimpun Literatur Institut menyebutkan, pengadaan TIK di Kemendikbudristek pada periode 2020–2022 menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan nilai fantastis:
Rp3,64 triliun dari anggaran satuan pendidikan Kemendikbudristek.
Rp5,66 triliun dari Dana Alokasi Khusus (DAK).
Total anggaran untuk proyek Chromebook mencapai Rp9,3 triliun guna pengadaan 1,2 juta unit. Namun, akibat dugaan mark up, negara ditaksir mengalami kerugian hingga Rp1,98 triliun.
Program Bermasalah
Lebih jauh, Asran menjelaskan bahwa pada 2020 Kemendikbudristek merencanakan program pengadaan perangkat TIK bagi sekolah dari tingkat dasar hingga menengah atas. Namun, program ini diduga tidak disusun berdasarkan kebutuhan riil di lapangan.
Sebagai catatan, program serupa telah diuji coba pada 2018–2019 dengan 1.000 unit Chromebook, tetapi hasilnya dinilai tidak efektif.
Komitmen Pemerintah
Literatur Institut menegaskan bahwa langkah Presiden Prabowo dalam mengungkap dan menindaklanjuti praktik korupsi di sektor pendidikan adalah bukti nyata komitmen pemberantasan korupsi.
“Ke depan, transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci agar dana pendidikan yang besar benar-benar tersalurkan untuk meningkatkan kualitas belajar, bukan untuk memperkaya segelintir pihak,” tegas Asran.
(***)
Sumber: Suarapantau.com
Baca juga:
0 Komentar